Admin Note:

Kini telah hadir format baru untuk mendapatkan feedback dari masyarakat dengan dihadirkannya SMS Center milik Sarwono Kusumaatmadja. Kirimkan pertanyaan, saran, masukan atau yang laiinya ke nomor; 0813 88029337 dengan tarif sms normal.

PS: SMS Center ini merupakan input satu arah. Tidak akan ada reply dari nomor tersebut.

Terima kasih.

LAUNCHING BUKU: KEMELUT POLITIK DI BALIK ASAP

Dwi Iswandono, Sarwono Kusumaatmadja, Bambang Putranto

Toko Buku Aksara

Jalan Kemang Raya No. 8B, Kemang, Jakarta Selatan

Sabtu, 12 Mei 2007

Pukul 14.00 – 17.00

 

Penyebab utama meningkatnya suhu bumi secara drastis adalah kegiatan
industri dan teknologi yang melepaskan karbon dan gas rumah kaca lainnya

dalam jumlah berlebihan dan menumpuk tebal di atmosfir. Salah satu kontribusi besar Indonesia terhadap penumpukan karbon adalah karena pohon yang seharusnya secara alami 'memakan' karbon, kini makin langka jumlahnya akibat pemanfaatan kayu hutan dan lahan bekas hutan secara serampangan. Kebakaran hutan adalah bencana nasional yang terjadi karena faktor kesalahan manusia yang tidak lepas dari unsur politik dan ekonomi.

 

Bukankah skala bencana demikian besar seharusnya dapat dihindari? Selain perubahan yang dibutuhkan dalam pemerintahan, perusahaan dan organisasi lingkungan hidup, perubahan apa yang harus terjadi di tengah masyarakat, sebagai tanggapan terhadap peningkatan suhu bumi?

Sebagai warga negara tentunya kita perlu paham tentang akibat-akibat dari gejala pemanasan bumi dan merumuskan strategi bersama untuk mendorong dunia usaha maupun pemerintah supaya lebih serius dan proaktif melaksanakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menumpulkan banyaknya akibat negatif yang disebabkan oleh gejala tersebut.

Aksara Goes Green mengundang Anda dalam peluncuran buku

KEMELUT POLITIK DI BALIK ASAP: REFLEKSI ATAS BENCANA NASIONAL KEBAKARAN HUTAN 1997/98

dan diskusi yang menghadirkan para penyusunnya; Dwi Iswandono (penulis), Mantan Menteri Lingkungan Hidup yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja, dan Bambang Putranto (penyunting).

Pada sesi coffee break ini, mereka akan berbicara mengenai bencana nasional kebakaran hutan 1997/1998 serta perubahan yang dibutuhkan dalam kebijakan pemerintahan, perusahaan, organisasi lingkungan, maupun dalam gaya hidup dan proses pembuatan keputusan sehari-hari masyarakat awam, khususnya di kota Jakarta, sebagai tanggapan terhadap terjadinya peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim.

Untuk konfirmasi kehadiran dan pertanyaan lain, mohon hubungi Dian di 7199283

Kopi/teh dan makanan ringan akan dihidangkan.

Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran.

Ketika saya usia sekolah rendah (istilah untuk sekolah dasar waktu itu), ada pengalaman menarik dan yang menurut saya berperan di dalam membentuk jalan hidup saya. Di rumah orangtua saya di Gang Sentiong, daerah Kramat, tamu-tamu hilir mudik tidak berhenti. Mereka sanak saudara dari Cirebon, Bandung, Garut, Tasik, dan bahkan Jawa Tengah, juga para kenalan dan kawan baik orangtua saya. Persamaan karakter dari beraneka-ragam tamu rumah Sentiong ini terletak pada karakter mereka yaitu orang-orang yang punya kepedulian dan keterlibatan dalam kehidupan sosial termasuk politik.

 

Pada waktu itu di tahun 1950-an, tingkat ‘melek' huruf baru berkisar 30%. Para tamu yang wanita (istilah jaman sekarang perempuan), banyak yang terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf, baik secara perorangan maupun dalam berbagai organisasi. Bahkan saya ingat, pembantu di rumah adalah aktivis yang memberikan pelajaran memasak dan menjahit di waktu luang.

 

Kalau kaum perempuan waktu itu orientasinya ke aktivisme sosial, lain lagi dengan sanak saudara dan sahabat kaum lelaki. Rata-rata mereka adalah fungsionaris partai politik, umumnya di tingkat akar rumput. Ada yang di antaranya anggota Masyumi, NU, PSI, PNI, Partai Murba. Waktu itu sedang ramai dibicarakan krisis pemerintahan parlementer di mana kabinet silih berganti dalam jangka waktu yang cepat. Waktu itu juga menjelang Pemilu 1955 dan Sidang Majelis Konstituante untuk membahas penetapan Undang Undang Dasar.

 

Perdebatannya seru alang-kepalang, seputar ideologi dan bentuk negara. Paham yang hadir di rumah Sentiong bervariasi, mulai dari mereka yang ingin kembali ke UUD 1945, yang menghendaki negara sekuler baik presidensial maupun parlementer, serta paham yang ingin memberlakukan Piagam Jakarta. Almarhum ayah adalah seorang nasionalis nonpartai dan otomatis peran moderator menjadi bagian dia.

 

Walau perdebatannya sengit, suasananya tetap ramah dan hangat. Kesungguhan mempertahankan pendirian bercampur dengan canda tawa. Suasana terbuka dan saling menghargai tetap mewarnai perdebatan antara mereka yang bukanlah orang-orang petinggi partai tapi tingkat akar rumput. Masing-masing membawa oleh-oleh dari daerah biasanya bahan makanan. Semuanya dimasak oleh ibu saya dibantu oleh pembantu dan sanak saudara. Langit-langit dan dinding dapur hitam pekat karena menggunakan kayu bakar.

 

Seringkali sesudah ngobrol sampai larut malam, merokok, dan minum kopi, beberapa orang tidak bisa pergi dan jadinya harus menginap. Saking banyaknya yang datang, tikar pun digelar di ruang tamu dan mereka tidur di situ, tetap bisa nyenyak.

 

Cerita di atas menggambarkan gaya hidup orang-orang yang lazim disebut orang pergerakan, pembicaraan yang didahulukan adalah hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan, ideologi, dan politik. Ada di antara mereka punya pekerjaan tetap, misalnya guru dan karyawan namun ada juga petani. Tetapi, jangan kaget, ada pula yang seluruh hidupnya dicurahkan pada kehidupan gerakan.Mereka dihormati bukan karena pangkat dan kedudukannya tetapi pada hal-hal di luar kepentingan pribadi maupun keluarganya. Rumah tinggal mereka sering berciri rumah bersama, tempat tukar pikiran, tukar gagasan, dan tukar pengalaman. Walau nafkah tidak tentu, ada saja orang-orang yang datang membantu. Anak-anak pun disekolahkan oleh sahabat dan kerabat.

 

Rumah orangtua saya di Sentiong berciri rumah orang pergerakan walaupun tidak setiap hari terjadi apa yang saya ceritakan tadi. Sering juga ada saat-saat lengang yang membawa suasana normal di keluarga, di mana keluarga tetap bisa menjalankan kesehariannya dan menambah keakraban sebagai family.

 

Tetapi pengalaman di mana rumah itu penuh orang amat berkesan dan membekas. Mungkin itu sebabnya ketika saya mulai masuk dunia politik, rekan-rekan anggota DPR yang jauh lebih senior, sering mengatakan “Sarwono, kelakuanmu seperti orang jaman dulu, orang pergerakkan.”

Catatan Admin:

Sarwono Kusumaatmadja mendatangi lokasi Kelompok Tani Sangga Buana di tepi Kali Pesanggrahan, Minggu, (15/4) yang dipimpin oleh Haji Chaerudin atau yang akrab disapa Mang Idin.

Secara simbolis, Sarwono, ditemani Mang Idin, dan tokoh masyarakat setempat, menanam bibit-bibit pohon di wilayah penghijauan tersebut. Mereka kemudian berjalan santai sepanjang 2km menyusuri sebagian wilayah penghijauan sambil berdialog santai.

Percakapan yang terjadi antara Mang Idin dan Sarwono, yang mantan Menteri Lingkungan Hidup ini, sangat bermakna bahkan meninggalkan catatan tersendiri. Berikut kesan mendalam yang ditulis Sarwono mengenai sosok Mang Idin yang ia hormati. 

 

 

Bang Haji Chaerudin atau Mang Idin adalah orang yang menurut saya istimewa. Selama 15 tahun dia melakukan upaya penyelamatan bantaran Kali Pesanggrahan di Pondok Labu, melalui kelompok tani Sangga Buana. Kedua tepi kali di tempat dia tinggal sekarang rimbun penuh aneka pepohonan, termasuk tanaman obat-obatan dan juga menjadi tempat rekreasi mancing. Padahal, dulunya penuh sampah. Mang Idin melakukan perjuangan menyelamatkan bantaran kali dengan gigih dan dengan menggunakan kearifan tradisional, atau ilmu nenek moyang.

 

Sebenarnya, apa yang Mang Idin dan kawan-kawannya lakukan sesuai dengan aturan tataruang yang menyatakan bahwa bantaran kali tidak boleh dibangun dan harus dipertahankan rona alamnya. Tapi, Mang Idin melakukannya bukan karena aturan negara, tetapi karena keyakinannya bahwa manusia harus hidup serasi dengan alam, karena alam adalah sumber kehidupan. Orang yang tahu aturan tapi tidak paham duduk soalnya akan ikut aturan hanya karena takut dihukum semata-mata. Tidak demikian dengan Mang Idin. Ia melakukannya karena paham duduk persoalannya, walaupun dia tidak tahu persis aturannya.

 

Banyak kata-kata bijak keluar dari Mang Idin dan yang mendengarnya pun menaruh hormat, karena tahu bahwa kata-kata itu adalah buah dari perjuangan yang tidak mudah, memakan waktu, serta lahir dari keyakinan yang kuat. Sulit bagi saya untuk meniru kata-katanya. Musti didengar sendiri.

 

 Akhirnya, pelajaran apa sebenarnya yang dapat kita tarik dari Mang Idin? Tidak lain kecuali bahwa orang bisa punya pengaruh demi kebaikan, bukan karena ia terpelajar tapi karena orang tersebut punya keyakinan yang dipraktekkan, dan paham tentang makna kehidupan dan lingkungan.

 

Karenanya, Mang Idin kemudian menjadi sumber inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Mang Idin bagi saya adalah seorang cendekiawan sekaligus pelopor. Seorang yang paham, yakin, dan karenanya berani.

 

 

 

Untuk Poskolink, Poskota, Edisi Rabu, April 2007

Pertama kali saya berkenalan dengan almarhum Saadilah Mursyid adalah ketika saya menjabat sebagai Sekjen DPP Golkar, sekitar tahun 1984. Ketika itu, ia menjabat sebagai Kepala Biro di Bappenas dan menghadiri salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh DPP. Ia mendampingi seorang pejabat senior dan selayaknya sebagai bawahan ia hanya diam dan mencatat serta kelihatan berusaha mengikuti pembicaraan dengan sunguh-sungguh. Ketika jeda, ia pun berkeliling memperkenalkan diri dan kami berdua terlibat dalam percakapan ringan.

 

Dari percakapan itu saya mendapat kesan bahwa ia seorang yang rendah hati dan cerdas. Itulah yang menyebabkan saya kemudian mencari tahu dan bertanya ke berbagai sumber tentang sosok Saadilah Mursyid. Kemudian saya mengetahui bahwa ia adalah seorang pejabat andalan, pekerja yang tekun, teliti dan setia. Bukan itu saja, ia adalah juga orang yang teguh dalam prinsip namun lentur dalam komunikasi.

 

Waktu berlalu dan kami tidak sering bertemu namun tiap perjumpaan serasa amat berharga karena obrolan yang paling enteng pun, kawan bicaranya selalu mendapat sesuatu yang berharga yang disampaikannya secara santun dengan diselingi humor yang memancing gelak tawa. Kedekatan dengan Saadilah terjadi ketika saya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Sebagai seorang pejabat setingkat menteri waktu itu, yaitu Sekretaris Kabinet, ia mencoba menggagas pembagian tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet dan melakukan apa yang dipandangnya sebagai pembagian kerja yang rasional dan jelas.

 

Reaksi yang didapatkannya sungguh luar biasa karena ada kalangan di Istana yang merasa bahwa gagasan Seskab adalah upaya pemupukan kekuasaan. Kata-kata yang kasar sering dilontarkan kepadanya, bahkan di depan orang banyak namun semuanya dihadapi dengan sabar dan tenang. Tentu Presiden tahu tentang hal ini, namun tidak kelihatan upaya untuk mendamaikan. Konsep reorganisasi tidak ditolak, tidak pula diiakan. Akhirnya orang bisa berkuasa karena akses pribadi bukan karena garis kerja yang jelas. Gaya Saadilah tidak berubah, ia tetap tenang, sabar dan lugas. Apa yang dia anggap benar selalu ia kemukakan. Tapi ia bukan pemberang, bukan pula pemberontak. Saadilah adalah orang yang setia dan ikhlas. Ia sering bertukar pikiran dengan saya tentang masalah-masalah kelembagaan di lingkungan Istana, dan setahu saya hal-hal itu tidak dilakukannya dengan banyak orang. Saya merasa menjadi terhormat sekalipun terharu karenanya.

 

Di lingkungan pemerintahan waktu itu ada istilah “orang dalam” (inner circle) dan pejabat lingkaran luar (outer circle). Sikap lugas Saadilah menempatkannya di lingkaran luar, berarti dia membedakan antara hubungan pribadi dengan hubungan dinas. Padahal jika dia mau, sebagai pejabat di lingkungan istana ia bisa menjadi “orang dalam” dengan akses tak terbatas kepada Presiden dan dengan demikian menjadi ‘orang kuat”. Ia tidak melakukannya.

 

Namun sejarah merubah posisi Saadilah. Pada bulan Mei 1998 sepulang Presiden Soeharto dari Kairo, Jakarta menjadi lautan api, kerusuhan, perusakan, penjarahan dan penganiayaan terhadap kaum Tionghoa terjadi. Gelombang demonstrasi memuncak, korban dari mahasiswa dan anggota masyarakat berjatuhan dan konflik kekuadaan di puncak pemerintahan akhirnya berbuah pada tuntutan agar Presiden mengundurkan diri. Reformasi menjadi semboyan perubahan. Empat belas orang menteri keluar dari kabinet. Ketika Presiden memanggil rapat keesokan harinya hanya Saadilah Mursyid yang datang hadir. Pak Harto pun paham bahwa waktunya untuk mundur telah tiba. Justru pada saat itulah Saadilah menjadi orang dalam di sekitar Pak Harto, bukan pada saat beliau dalam kedudukan Presiden.

 

Saadilah menjadi dekat dengan keluarga Soeharto dan mendampingi mereka dalam saat-saat yang amat sulit dan menyakitkan. Ketika keluarga amat berkuasa Saadilah menjaga jarak dan hanya melakasanakan tugas. Di saat kekuasaan hilang dan semua orang menjauh Saadilah maju mendampingi tanpa pamrih dan tanpa mendapat keuntungan apapun. Tidak ada cerita apapun yang dibocorkan ke luar oleh Saadilah walaupun rasa ingin tahu orang banyak tentang keluarga itu tentunya besar. Bagi Saadilah kedekatan dengan keluarga Soeharto adalah ranah privat yang tidak boleh masuk ke ruang publik. Oleh karena itu, boleh kita simpulkan bahwa Saadilah Mursyid adalah orang yang punya integritas dan kesetiaan di samping kemampuan kerja dan kecerdasan.

 

Jalan hidup Saadilah memberi pelajaran bagi generasi mendatang, khususnya mereka yang enggan memasuki jantungnya kehidupan pemerintahan karena takut terkena korupsi, takut kehilangan idealisme dan kehilangan prinsip. Pemerintahan adalah bidang tugas yang mulia, tugas pelayanan publik yang justru seharusnya dimasuki oelh orang-orang yang betul-betul idealis. Kehadiran orang-orang seperti itu yang diteladankan oleh Saadilah Mursyid akan selalu dihargai walaupun ketika reputasi pemerintah amat buruk. Orang amat respek pada almarhum. Saya ingat ada kejadian beberapa saat sebelum beliau meninggal, Saadilah masuk ruangan dan semua orang berdiri spontan dan menyalaminya dengan takzim.

 

Saya merasa amat beruntung berkawan dengan Saadilah Mursyid. Mungkin bukan dari segi kedekatan pribadi, tapi berkawan dalam arti tata nilai yang dianutnya merupakan pedoman bagi saya. Nilai-nilai yang dianutnya tidak ia gembar gemborkan, tidak menjadi bahan wacana. Cukup dijalankan secara jernih dan konsisten. Orang pun paham tanpa merasa digurui. Sungguh pribadi yang langka.

Budaya dalam pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah yang selama ini menempatkan posisi pemerintah atau pejabat pada level yang lebih tinggi di atas posisi rakyat, tampaknya harus segera diakhiri. Pejabat yang digaji dengan uang rakyat itu, sudah semestinya menjadi pelayan rakyat. Posisi pejabat pemerintahan harus dibalik menjadi di bawah posisi rakyat. Karena itu, bagi siapa pun yang ingin menjadi pejabat, maka ia harus siap menjadi pelayan rakyat.

 

Pendapat tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Ir. Basuki T. Purnama, alias A Hok, hasil Pilkada 18 Juni 2005 yang lalu. Mantan anggota DPRD Kabupaten Beltim dari Partai PIB (PPIB) ini mengatakan bahwa ia akan bekerja maksimal bersama masyarakatnya untuk membangun Beltim tanpa mempersoalkan berbagai perbedaan yang ada.

 

Kelahiran 29 Juni 1966 ini menuturkan bahwa kemenangannya dalam Pilkada itu bukan suatu prestasi yang patut dibangga-banggakan. Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja maksimal bersama semua pihak, baik yang memilih maupun tidak memilihnya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang lalu. Bagaimana ia akan memimpin masyarakat Beltim, dan apa prioritas kerjanya setelah terpilih sebagai Bupati Kabupaten Beltim? Berikut wawancara singkat bupati baru Kabupaten Beltim ini ketika dihubungi PPIB Online melalui telepon di sela-sela kesibukannya.

 

PEMDA HARUS PROFESIONAL

"Selamat" Anda berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Beltim. Empat pasang calon telah Anda kalahkan. Lalu apa langkah priorias yang akan Anda lakukan sebagai Bupati baru Kabupaten Beltim nanti?

 

Kita ingin membuat aparat dan birokrasi pemerintah daerah (Pemda) menjadi profesional dalam melayani masyarakat. Jadi birokrasi Pemda Beltim harus profesional, dan akan kami buat seperti yayasan sosial yang harus melayani anggota atau pemiliknya, yang dalam hal ini adalah rakyat itu sendiri.

 

Kami ingin semua serba jelas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Misalnya dalam pengurusan izin atau dokumen harus jelas berapa biayanya, berapa lama waktunya dan sebagainya, semua harus serba jelas dan transparan. Termasuk semua bantuan yang masuk di wilayah kami, seperti Raskin (Beras untuk masyarakat miskin) yang selama ini tidak tepat sasaran, maka pada masa pemerintahan saya nanti harus tepat sasarannya.

 

Apa upaya Anda untuk membuat penyaluran bantuan ataupun pelayanan kepada masyarakat bisa tepat sasaran?

 

Saya akan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat.

Mengapa Anda memprioritaskan pada kualitas aparatur Pemda?

Saya termasuk orang yang akan terus mengobarkan semangat Bung Karno, bahwa 'revolusi' belum selesai. Selama ini masyarakat hidup 'dalam jajahan negara', yaitu, hak pendidikan maupun hak kesehatan tidak diberikan. Karena itu, saya akan memimpin revolusi itu. Saya ingin memimpin revolusi ini dengan jalan melalui kotak suara, bukan dengan peluru.

 

Bagaimana persisnya?

 

Poin saya adalah, saya ingin Ordo yang selama ini menempatkan posisi negara atau pemerintah berada di atas sekarang harus dibalik, yaitu posisi pemerintah atau pejabat harus di bawah posisi melayani rakyat. Pemerintah atau pejabat harus ditempatkan posisinya di bawah rakyat, yaitu sebagai pelayan rakyat. Artinya, pejabat harus menjadi pelayan semua kepentingan rakyat. Karena itu, siapa yang ingin menjadi pejabat, maka ia harus bersedia menjadi pelayan rakyat!

 

Bagaimana pendekatan kepemimpinan Anda terhadap masyarakat Beltim baik yang telah memilih atau tidak memilih Anda pada Pilkada yang lalu?

 

Saya akan menjadi Bupati untuk semua masyarakat Beltim, baik yang memilih atau yang tidak memilih saya. Saya tidak akan membeda-bedakan masyarakat. Ini adalah proses demokrasi yang harus dihargai dan tidak perlu membeda-bedakan dan melihat masa lalu sebagai hambatan untuk melihat masa depan.

 

Apakah Anda puas dengan prestasi Anda dalam Pilkada yang lalu?

Saya tidak akan berpuas diri dengan keberhasilan itu. Kemenangan dalam Pilkada ini bukan prestasi yang patut dibangga-banggakan karena masih banyak pekerjaan yang menantang dan perlu keseriusan serta daya juang yang lebih tinggi lagi. Karena itu, saya akan segera bekerja secara maksimal dan bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk membenahi Beltim.

 

Bagaimana caranya untuk mencapai misi tersebut?

Saya melihat negara seperti Singapura berhasil disegani karena profesionalismenya dalam menata birokrasinya dengan baik, tegas, dan cukup efisien. Begitu pula dengan Malaysia, cukup berkualitas birokrasinya, bahkan pluralismenya cukup dijunjung tinggi. Jadi, intinya adalah kami akan memperjuangkan pembangunan birokrasi yang profesional.

 

Apa tujuan akhir yang ingin Anda capai dalam pembangunan birokrasi yang profesional itu?

Investasi menjadi salah satu tujuannya. Dengan masuknya investasi pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja, maka kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan pendidikannya juga bisa meningkat. Tentu Pemda juga mempunyai kewajiban untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan itu.

 

Di republik ini kesehatan dan pendidikan selama ini telah menjadi milik orang kaya dan kuat. Di Beltim sendiri, kami berkeinginan untuk mendengar dan melihat yang miskin dapat berkata "aku kaya", dan yang lemah dapat berkata "aku kuat", karena mampu menikmati kesehatan dan pendidikan yang merupakan hak manusia yang paling mendasar.

 

Bagaimana langkah konkritnya dalam alokasi anggaran di APBD-nya?

Untuk mencapai hal itu, dalam menyusun anggaran Pemda akan mengalokasikan 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di bidang pendidikan dan mengasuransikan seluruh rakyat dengan bekerja sama dengan PT Askes, melalui bantuan kompensasi pengurangan subsidi BBM dari pemerintah pusat, APBD, dan pihak swasta.

 

Dalam penyusunan APBD sektor kerja pendidikan dengan target utamanya adalah setiap anak minimal harus tamat SMU atau sederajat. Artinya, yang tidak mampu akan disubsidi oleh siswa yang mampu dan oleh biaya pemda. Dan untuk penghasilan guru honor baik di sekolah swasta atau negeri harus mendapatkan penghasilan yang memadai.

 

Apakah Anda juga berfikir untuk menjadikan Beltim sebagai kawasan industri, atau kawasan komersil lainnya seperti pariwisata atau bidang lainnya?

Tentu saja. Beltim mempunyai daerah atau wilayah yang potensial bisa dijadikan kawasan bisnis. Di Desa Air Kelik, Manggar dan Dendang dapat dijadikan pusat kawasan industri hilir dari minyak kelapa sawit dan pusat penyimpanan minyak tersebut yang dihasil dari seluruh pabrik CPO yang berada di Belitung.

 

Ada juga Sungai Lenggang. Sungai ini ada di di Kecamatan Gantung. Kawasan ini bisa dijadikan dermaga umum. Sementara lahan bekas pasir di Desa Selingsing, Gantung, bisa digunakan sebagai pergudangan, pabrik, kawasan industri, untuk menunjang pulau Jawa maupun kepentingan ekspor ke wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Ibukota kabupaten, yaitu kawasan Manggar bisa menjadi pusat pelayanan jasa dan pemerintahan di samping pengembangan industri kelautan dan perikanan terpadu.

 

Kalau kita lihat di Medan ada Kawasan Industri Medan (KIM), maka di Beltim ada Kawasan Industri Air Kelik (KIAK), jika aliran pipa gas Natuna ke pulau Jawa direalisasikan, maka KIAK ini bisa memanfaatkan bahan bakar gas bagi industrinya, juga akan menjadi pusat tenaga listrik tenaga gas untuk keperluan listrik di seluruh Belitung.

 

Jadi Beltim ditargetkan dalam jangka pendek dapat mengambil alih porsi fungsi industri dan pelabuhan Singapura untuk pasar Indonesia, dan dalam jangka panjang dapat menjadi pesaing Singapura dan Johor, Malaysia dalam melayani pasar Asia Tenggara dan Asia Timur jauh. Dalam hal Pariwisata di Beltim akan menjadi tujuan lanjutan setelah Singapura dan Malaysia, dengan menjadikan rute penerbangan Singapura-Belitung-Jakarta dan Kuala Lumpur-Belitung-Jakarta.

Kebijakan apa yang akan Anda tempuh untuk merealisasi rencana tersebut?

Untuk melaksanakan misi-misi itu diperlukan garis-garis kebijakan yang jelas, sehingga diharapkan semua kepala dinas dan staf di pemda nantinya dapat dengan jelas dan tepat dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan kebijakan yang akan diambil sudah kita rencanakan dengan matang dan sudah tersusun tinggal menjalankan saja. Kebijakan-kebijakan yang tepat sekalipun dalam pelaksanaannya tidak sempurna, rakyat masih dapat menikmati kesejahteraanya.

 

POLITIK AKAL SEHAT

Sejauh mana Anda optimis bisa merealisasi semua misi tersebut, karena dalam Pilkada tidak semua kekuatan atau elemen mendukung Anda?

 

Saya optimis, karena pada dasarnya masyarakat Beltim cerdas dalam melihat persoalan daerahnya tanpa melihat perbedaan. Buktinya, pada Pilkada yang lalu, masyarkat Beltim tidak melihat unsur SARA untuk menentukan pilihannya. Mereka menggunakan akal sehatnya untuk menentukan apa yang menjadi pilihan politiknya.

 

Apa yang Anda lakukan selama ini untuk mendidik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik?

 

Sebenarnya saya harus berterimakasih kepada PPIB yang mencetuskan politik akal sehat. Politik akal sehat sudah membuktikan bahwa di Indonesia bisa berjalan, dimana masyarakat bisa membedakan secara jernih antara kepentingan kelompok dengan kepentingan bersama sehingga mereka tidak melihat SARA sebagai alasan untuk memilih atau tidak memilih. Peran ideologi politik akal sehat ini sangat besar dalam mencerdaskan masyarakat menempatkan pejabat pada posisi

 

Kenapa pilihan rakyat banyak jauh pada Anda? Apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat?

Itu pilihan rakyat yang tidak bisa kita intervensi. Kami hanya mendidik rakyat untuk memilih figur yang visi dan misinya yang jelas. Kami didik mereka bisa cerdas memilih tanpa melihat SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan-red). Kami berhasil dari hasil didikan itu. Kami mengatakan bahwa kalau menginginkan 'kucing' yang bisa menangkap 'tikus', maka jangan pikirkan 'kucing' itu harus 'berwarna' apa? Yang perlu dipikirkan adalah 'kucing' yang memang mampu menangkap 'tikus'.

 

Apa kesan istimewa Anda dalam Pilkada ini, terkait dengan kemenangan Anda?

Saya hanya senang karena saya dari PPIB konsisten mendidik rakyat. Memang pada pemilu legislatif kami kalah, namun pada Pilkada ini, kami bisa menang karena rakyat makin cerdas. Rakyat akhirnya tahu bahwa PPIB tidak pernah memberikan janji, tapi bukti diberikan dengan bekerja sebaik mungkin.

 

Sejauhmana peran politik akal sehat mengantarkan Anda sebagai Bupati Beltim ini?

Keberhasilan saya memenangkan Pilkada Kabupaten Beltim ini didukung oleh peran politik akal sehat yang dikembangkan oleh Partai PIB. Politik akal sehat yang mendidik masyarakat untuk berfikir jernih dan rasional, telah berhasil disosialisasikan dengan baik di Kabupaten Belitung Timur. Masyarakat telah berhasil dididik untuk memilih figur dengan visi dan misi yang jelas. Kita didik mereka agar bisa cerdas dalam memilih tanpa melihat SARA. Kita berhasil dari hasil didikan tersebut, yaitu melalui Politik Aakal Sehat yang dikembangkan Partai PIB.

TIDAK ADA MONEY POLITICS

Bagaimana strategi politik sehingga rakyat memilih Anda?

 

Saya hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana caranya memilih bupati dan wakil bupati yang ideal untuk masyarakat di Kabupaten Beltim dalam menghadapi masa seperti sekarang.

 

Seperti apa Bupati yang ideal itu menurut Anda?

Menurut saya, calon bupati yang hendak dipilih oleh rakyat itu harus memenuhi delapan unsur, atau disebut SMART + M. Yang dimaksud "S" adalah strong connected, yaitu memiliki hubungan yang kuat di segala Bidang. "M"-nya adalah middle age, berusia separuh baya sekitar 35 hingga 50 tahun. "A"-nya adalah actuated dengan penyampaian visi, misi, program yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Lalu "R"-nya adalah rich, yaitu mampu atau kalangan yang berada dari segi ekonomi. Sedangkan "T"-nya adalah talented, yaitu berbakat menjadi pemimpin. Sementara untuk "M"-nya adalah moralism, bermoral atau etika.

 

SMART + M baru enam unsur, dua unsur lainnya apa?

Ada lagi untuk kalangan pemilih wanita dan kalangan cendekiawan. Para pemilih dari kalangan wanita umumnya suka memilih figur yang masih muda dan tampan. Sedangkan kalangan intelektual, biasanya mereka akan memilih calon yang berpendidikan.

 

Sebenarnya apa latarbelakang yang membuat Anda tertarik ikut kompetisi dalam Pilkada?

Secara hati nurani saya merasa terpanggil untuk menjadi bupati, karena dalam hati nurani saya rakyat Beltim memanggil saya untuk menjadi bupati mereka guna bersama-sama mewujudkan hak-hak mereka, hal itu terbukti dari perolehan suara dalam pilkada ini. Dan Tuhan juga melalui suara pemilihan ini telah memberikan kepada saya amanah. Dan saya siap untuk menjalankan amanah ini.

 

Tapi Anda dituding oleh lawan politik Anda dalam Pilkada, bahwa Anda melakukan money politics, persisnya seperti apa?

Tidak ada money politics. Kalau kami melakukan money politics, PPIB bisa mendapatkan kursi banyak pada Pemilu legislatif yang lalu. PPIB adalah partai yang anti money politics. Saya tidak mengerti dari mana mereka menghembuskan isyu money politics? Tidak ada alasan dan dasar untuk menuduh hal itu. Saya saja tidak mau kampanye ke mana-mana pada masa kampanye Pilkada. Lalu, dari mana saya melakukan money politics? Kalau saya pergi ke mana-mana, akan makin dituduh. Untungnya, saya tidak melakukan kampanye door to door sehingga tuduhan itu makin tidak beralasan.

 

Apa yang akan Anda lakukan terhadap pihak yang menuding Anda melakukan money politics yang tidak mendasar itu?

Kita sudah lapor kepada Panwaslu. Saya serahkan kepada Panwaslu. Lagi pula yang melakukan demonstransi maupun yang menghembuskan isyu negatif sudah ke rumah saya. Mereka meminta ma'af atas kekeliruan mereka melakukan tuduhan yang tidak berasalan itu. Jadi, isyu money politics itu, kini sudah tidak ada lagi.

 

Apa trik Anda untuk menahan berbagai isyu negatif seputar SARA dan mengawal suara untuk mengantar kemenangan Anda?

Saya melatih orang-orang untuk menghadapi berbagai isyu negatif dan melatih saksi-saksi di lapangan untuk meluruskan kemungkinan adanya isyu negatif dan kecurangan. Kami melatih sekitar 2000 orang lebih untuk menghadapi hal itu.

 

Pendekatan apa yang akan Anda lakukan terhadap lawan politik Anda pasca kemenangan Anda dalam Pilkada ini?

Saya tidak mau mengingat-ingat itu. Yang penting saya akan bekerja dengan baik untuk memimpin Kabupaten Belitung Timur ini ke arah yang lebih baik bersama-sama dengan semua kekuatan dan elemen masyarakat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung saya dalam Pilkada yang lalu.

 

 

Referensi: http://partai-pib.or.id/wmview.php?ArtID=660

Namanya Harini Bambang Wahono. Wanita ini kini usianya 75 tahun, dan warga kampung Banjarsari di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sangat menghormatinya. Bagi saya Harini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah sikap konsisten, sebuah integritas, dapat berujung pada suatu inisiatif lokal yang sangat berarti bukan saja bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, tetapi juga bagi masyarakat kota Jakarta pada umumnya. Paling sedikit dia dapat menjadi sebuah inspirasi.

 

Komitmen Harini di lingkungan hidup sudah berlangsung puluhan tahun. Setidaknya sejak dia pindah ke Jakarta tahun 1980, di mana dia mulai membangun lingkungan yang hijau dan bersih di sekitar tempat tinggalnya, di Banjarsari. Pada tahun 2000 dia mendapat penghargaan Juara Nasional Konservasi Alam dan Penghijauan yang diselenggarakan Departemen Pertanian dan Kehutanan. Pada tahun 2001, ia dianugerahi penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati.

 

Meski usianya sudah lanjut, ia masih bisa berbagi pengetahuannya tentang lingkungan dengan fasih. Selain sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum, ia juga membuka kelas untuk penghijauan dan pengolahan sampah di rumahnya. Tiap hari ia menyediakan waktu untuk mengajar antara jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Tua hingga muda, guru dan murid, pejabat pemerintahan daerah dan kalangan masyarakat lain sangat bersemangat untuk belajar padanya.

 

Harini tidak bergabung dalam satu kelompok atau lembaga apa pun. Dia bergerak sendiri. Di bawah namanya, pada kartu namanya, hanya tertulis Masyarakat Peduli Lingkungan. "Saya sendiri saja. Kalau saya butuh bantuan dari sebuah instansi, ya saya datangi sendiri. Justru karena sendiri, saya banyak ditolong orang," suatu kali ia pernah berkata.

 

Salah satu lembaga yang pernah menolongnya adalah UNESCO, lembaga PBB yang mengurusi masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sejak tahun 1996 hingga akhir 2003, dia mendapat bantuan UNESCO untuk membagikan pengetahuan soal daur ulang sampah di rumahnya. UNESCO bersedia memberikan bantuan karena dia menjadi pelatih pengelolaan sampah terpadu, yang merupakan salah satu program UNESCO. Dan, UNESCO melihat bagaimana Harini mengelola sendiri sampah rumah tangga menjadi kompos dan kemudian menggerakkan masyarakat sekelilingnya untuk mengelola sampah. Bagi Harini, “Sampahku adalah masalahku.” Hingga sekarang dia konsisten dengan sikap ini.

 

Pada tanggal 23 September 2004, di bawah judul The Green Experience of Banjarsari, UNESCO pernah menulis sebuah feature tentangnya sebagai berikut:

 

Over the last 8 years UNESCO has been supporting local communities in the vicinity of Jakarta in their efforts to develop and implement simple environmental principles in the context of sustainable village development. Among others, the small kampung (village) of Banjarsari— located only few metres away from the usually traffic-congested Fatmawati Road in South Jakarta— became an inspiring role model in community-based waste management. According to Banjarsari`s inhabitants the 4R-philosophy "reducing, reusing, recycling and replanting" did not only increase their income and quality of life, in addition the community developed an intense sense of pride over their joint achievements.

 

Over the last years the steeply increasing number of visits by women groups, school classes, journalists, university students, religious leaders, province representatives from all over Indonesia, private company managers, government officials and even Cabinet Ministers indicate the strong interest of the public in the simple lessons of success, which are willingly and enthusiastically shared by the Banjarsari community and its inspiring coordinator, Ibu Harini Bambang Wahono. Her long experience shows, that most of the visitors— despite their wide range in age and educational background— know very little about waste management on the grass roots level. This is not surprising, since even basic principles of environmental education have not been adopted so far in most public schools and on the community level.

 

On the other hand many visitors are aware that their household waste has become a critical political issue in Jakarta: The lack of appropriate waste dump capacity in the vicinity of Jakarta for its daily 6000 tons of solid waste led to heated political debate and a three months stand off between municipal and provincial governments in the beginning of 2003. Jakarta’s inhabitants were assuming the worst for the case that waste collection and transport were going to collapse, when a final compromise was reached on extended use of the Bantar Gebang waste dump in Bekasi. The positive Banjarsari experience suggests, that it is high time to include the practices of decentralized integrated waste management both in school activities and in neighbourhood association programmes. Such ‘small steps’ may turn out to play a crucial role in addressing Jakarta’s waste problem constructively over the coming years.

Dua minggu lalu saya bertemu dan berdialog dengan Dekel (Dewan Kelurahan) Ciracas kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saya berkesempatan menjelaskan apa fungsi DPD RI serta sharing apa saja yang sudah dilakukan serta kegiatan saya selama menjabat sebagai anggota DPD RI DKI Jakarta.

 

Saya juga mengangkat topik masalah pemberdayaan masyarakat, khususnya warga DKI. Pada kesempatan itu, saya menekankan pentingnya RUU mengenai Lembaga Keuangan Mikro untuk disahkan menjadi UU, dikarenakan nantinya masyarakat yang memiliki jenis usaha yang menengah ke bawah akan terbantu dengan adanya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Ada komentar yang mengatakan kehadiran Sarwono Kusumaatmadja di pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin 28 Agustus, sebagai "mencuri start" kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007 yang akan datang. Saat itu saya hadir di sela-sela acara Gerakan Kebersihan Bersama (GKB) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Pedagang Pasar Tanah Abang blok B,C,D,E (Sekber PPTA).

Kantor Berita Antara mengutip pernyataan saya: "Permainan belum mulai, bagaimana bisa curi start? Tapi, pemanasan kan boleh". He he he... sebetulnya, kehadiran saya adalah semata-mata soal komitmen sebagai Pembina Sekber PPTA yang berkewajiban untuk memberikan dukungan moral dan berbagi pengalaman demi kemajuan para pedagang, terutama dalam memupuk komitmen kebersihan.

Memang sambutan cukup meriah. Bahkan ada yang mengelu-elukan sebagai calon Gubernur Jakarta yang akan datang. Bahkan, ada seorang pedagang meneriakkan "Hidup Sarwono, Gubernur DKI", dengan menggunakan pengeras suara, yang sontak disahuti dengan antusias oleh pedagang lainnya.

Tentu saja hal ini menjadi lebih sensasional, karena pada saat itu saya juga menyempatkan diri untuk ikut memunguti sampah-sampah yang banyak bertebaran di pelataran parkir pintu masuk Pasar Tanah Abang blok B.

 

TINJAUAN kesejarahan tentang Partai Golkar tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejak didirikannya Badan Kerjasama Sipil-Militer pada tahun 1950-an, telah tumbuh dan berkembang jaringan keluarga besar golongan karya dalam jangka waktu puluhan tahun, suatu komunitas yang cukup besar dan riel, dan yang luput dari pengamatan para pemerhati politik. Dan, bahkan akhir-akhir ini seiring dengan gejolak politik pasca 1998 kelihatannya, luput pula dari perhatian para tokoh Partai Golkar sendiri.

Badan Kerjasama Sipil-Militer ketika pertama kali didirikan oleh TNI mungkin saja tidak mempunyai pretensi jangka panjang, kecuali sebagai upaya menggalang dukungan masyarakat menghadapi gerakan separatis bersenjata. Hal lain yang melatarbelakangi berdirinya badan tersebut mungkin perlu diteliti. Tetapi faktanya kemudian, seiring dengan ketidakpuasan militer dengan instabilitas rezim demokrasi liberal ketika itu, tumbuh berbagai organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh TNI yang kemudian berhubungan dengan komponen-komponen masyarakat lainnya yang sama-sama tidak puas dengan performa partai politik pada waktu itu. Bukan saja karena instabilitas rezim yang disebut dimuka, maupun karena kompetisi ideologis yang kian menajam, tetapi juga karena kemunduran ekonomi yang terjadi.

****

KERESAHAN masyarakat yang meluas di atas dimanfaatkan secara jeli oleh Presiden Sukarno, yang melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembalinya diberlakukan UUD 45 dengan alasan kegentingan memaksa (staatsnoods recht), dekrit mana didukung oleh TNI dengan organisasi-organisasi afiliasinya serta oleh partai-partai politik terkemuka, kecuali oleh Masyumi dan PSI yang kemudian dibubarkan.

Selanjutnya rezim Demokrasi Terpimpin Bung Karno mempunyai ciri yang sama dengan ciri politik negara-negara baru merdeka pada umumnya, yang tergabung dalam poros bebas aktif (non-aligned nations) dan dipimpin oleh negarawan “generasi Bandung”, yaitu tokoh-tokoh konferensi Asia Afrika 1955. Mereka menolak demokrasi liberal karena merupakan sistem dari negara penjajah.

Rupanya pada tahun 1950-an Indonesia menempuh jalan demokrasi liberal karena ingin menepis kesan bahwa kemerdekaan Indonesia diilhami dan bahkan dibidani oleh fasisme Jepang. Di luar beberapa negara-negara bekas jajahan Inggris tertentu, negara-negara baru biasanya merumuskan identitas politiknya dengan menciptakan ideologi yang khas serta sistem politik tersendiri. Dalam hal Indonesia, disebut Sukarnoisme dengan demokrasi terpimpinnya. Terjadi kemudian kompetisi ideologis untuk mengklaim Sukarnoisme antara berbagai faham politik aliran. Militer pun terlibat dalam persaingan itu mewakili “golongan tengah”. Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar lahir pada tahun 1964 sebagai upaya konsolidasi golongan tengah, yaitu kalangan sipil non partai yang dipimpin tentara. Jika pada akhirnya kompetisi itu mengkristal antara ideologi kiri dengan “golongan tengah”, maka hal itu pun adalah tipikal untuk negara-negara Asia dan Afrika pada waktu itu.

Pilihan mereka hanya tiga, dipimpin diktator sipil yang didukung militer, dipimpin oleh diktator militer yang didukung konstituen sipilnya, atau dipimpin oleh rezim komunis. Dengan demikian secara natural, ketika posisi Bung Karno melemah karena kemunduran ekonomi yang luar biasa dan karena beliau sakit, maka konflik yang terjadi pun akhirnya adalah antara TNI dengan PKI.

Awal era pasca Sukarno ditentukan coraknya oleh militer yang secara efektif berkuasa. Konsisten dengan corak “jalan tengah”, mereka memilih tidak berkuasa langsung mendirikan rezim militer— walaupun hal itu didorong keras oleh kalangan sipil non partai— tetapi memilih opsi lunak, yaitu apa yang disebut sebagai “partnership militer-sipil” yang mengingatkan kita pada format Badan Kerjasama Sipil-Militer tahun 1950-an.

Setelah “dibersihkan” dari pendukung Sukarno dan “dimurnikan” dari organisasi-organisasi yang berafiliasi partai politik, maka Sekber Golkar yang dipimpin perwira-perwira tentara aktif dibawah kendali Asbinsospol Mabes ABRI kemudian memenangkan Pemilu 1971 sebagai “partner” militer.

Kemenangan Sekber Golkar ketika itu dan kemenangan Golkar sesudahnya tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa militer merupakan penguasa efektif pada waktu itu. Tetapi perlu diingat pula dua faktor tambahan bahwa rentang waktu antara tahu 1966 dan 1971 merupakan periode rehabilitasi ekonomi yang sudah ditunggu rakyat sejak tahun 1950, selain bahwa partai politik dipersepsikan bertanggung jawab atas instabilitas politik dan kemunduran ekonomi. Oleh karena itu pula program politik rezim Orde Baru yaitu pembaruan struktur politik berupa fusi partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas berjalan relatif mulus dalam situasi perbaikan ekonomi berkelanjutan yang merupakan ciri sukses Orde Baru sampai tahun 1997. Maka kritik bahwa rezim Orde Baru sepenuhnya ditopang oleh kekerasan militer tidaklah betul.

****

SELAMA Orde Baru terjadi juga evolusi dalam tubuh keluarga besar golongan karya Sekber Golkar dikonsolidasi menjadi Golkar menurut keputusan Munas 1978 dan selanjutnya menjadi Golkar yang berstelsel aktif, individual dan sukarela pada tahun 1983.

Golkar pun menyatakan diri sebagai organisasi kader dan kaderisasi Golkar yang tadinya merupakan program sampingan, sejak tahun 1983 menjadi program utama. Organisasi-organisasi yang mendirikan Sekber Golkar maupun yang didirikan Golkar, dinyatakan sebagai organisasi yang lepas dari ikatan struktural namun masih terhubungkan dengan ikatan historis. Dengan demikian embrio yang tercipta dalam pola BKS Sipil-Militer, kemudian lahir sebagai kekuatan politik dalam diri Sekber Golkar lantas menjelma menjadi jaringan keluarga besar golongan karya dengan Golkar sebagai sayap politiknya.

Pada periode 1983-1988, kaderisasi berskala besar yang dilakukan Golkar merupakan juga puncak perekrutan bagi generasi muda sipil non birokrasi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda.

Keluarga besar golongan karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Komposisi kepengurusan Golkar disusun sesuai kehendak Dewan Pembina untuk “menjadikan Golkar makin mandiri, makin dewasa, dan makin berakar”, yang berarti keterlibatan langsung pengendali tiga jalur di Dewan Pembina berangsur dikurangi seiring dengan penguatan peran Golkar sebagai organisasi politik.

Dalam salah satu pengarahannya pada tahun 1987, Ketua Dewan Pembina Soeharto mengatakan bahwa Golkar perlu “bersiap untuk kompetisi dalam era multipartai pada era pasca Soeharto”, hal mana terjadi sekarang ini, walaupun situasinya berbeda dengan apa yang beliau bayangkan pada waktu itu. Beliau juga mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa “jalur G harus didorong ke depan untuk memimpin Golkar sepenuhnya, karena tentara dan birokrasi perlu kembali hanya melakukan tugas pokok mereka” (back to basics).

Motor proses pensipilan Golkar adalah kaum muda yang direkrut melalui kaderisasi tersebut di atas dan merekalah yang kemudian tampil sebagai para pemimpin partai Golkar dewasa ini.

Pada dasarnya apa yang diarahkan secara visioner oleh Pak Harto terjadi sekarang. Militer telah menjauh dari politik demikian juga birokrasi. Partai Golkar telah mampu mengatasi kompetisi dalam sistem multipartai karena dikelola oleh mereka yang terbiasa dengan demokrasi intern di organisasi asal mereka dan telah menempuh kaderisasi.

Walaupun sudah tidak lagi dikendalikan oleh jalur A dan B, unsur-unsur keluarga besar golongan karya masih mampu memunculkan partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak di tengah situasi yang tidak kondusif. Lagi pula, unsur-unsur itu pula yang aktif dalam partai-partai lain, mempunyai saham dalam menggerakkan kehidupan partai-partai tadi yang lahir sesudah reformasi.

Dengan demikian ada beberapa pelajaran sejarah yang dapat dipetik.

Pertama bahwa dinamika politik negara berkembang merupakan tarik menarik antara trend umum yang dianjurkan kekuatan global yang dominan dan trend khas yang didorong oleh kepemimpinan nasional.

Kedua bahwa akhirnya kompetisi ideologis global dimenangkan oleh faham demokrasi liberal sejak runtuhnya komunisme, dan sejak gagalnya rezim-rezim militer di mana negara tidak lagi mempunyai ideologi khas. Yang terjadi adalah persaingan ideologi dalam sistem multipartai. Sistem politik negara-negara berkembang akhirnya mengikuti dominasi demokrasi liberal apakah yang menganut sistem parlementer atau presidensial.

Ketiga bahwa kelangsungan hidup dari suatu komunitas politik dalam alam demokrasi tidak ditentukan oleh partai, sebaliknya nasib partai ditentukan oleh komunitas politiknya, yang bisa saja mempunyai pilihan sesaat yang berbeda di antara komunitas itu.

Keempat bahwa dalam sejarah Indonesia sebagai masyarakat majemuk sikap-sikap politik moderat dan inklusif atau sikap politik tengah adalah arus yang dominan, yang dewasa ini tidak selalu disalurkan lewat satu partai, tetapi oleh beberapa partai yang didukung komunitas politik yang sama. Dengan kata lain, dukungan jaringan keluarga besar golongan karya dewasa ini terbagi kedalam berbagai partai “tengah”. Dengan demikian yang permanensinya terjamin adalah jaringan keluarga besar golongan karya yang mempunyai sejarah panjang bahkan mendahului lahirnya Golkar. Mereka adalah orang-orang berpandangan moderat, inklusif dan biasa bergabung dalam organisasi profesi maupun fungsional.

Mereka berwawasan kebangsaan, mempunyai sejarah kedekatan dengan militer dalam keadaan tertentu namun juga sanggup berdemokrasi. Mereka bukanlah orang-orang yang secara sadar diorganisasikan seperti pada jaman Orde Baru, namun sejarah mereka yang panjang telah menjadikan mereka kelompok yang digerakkan oleh persepsi, bukan oleh hirarki, dan persepsi ini kemudian disebarluaskan melalui berbagai forum yang bentuknya belum tentu bisa dikenali. Mereka bukanlah penganut politik aliran seperti yang kita kenal dari analisis Geertz.

****

OLEH karena itu yang menjadi soal adalah posisi dan eksistensi Partai Golkar, bukan eksistensi dari jaringan. Distorsi kekuasaan pada penghujung Orde Baru, disintegrasi dalam tubuh Golkar dan kekacauan komunikasi yang terjadi dalam Era Reformasi menyebabkan representasi politik Partai Golkar tidaklah sebesar potensi jaringannya.

Upaya Partai Golkar untuk membesarkan kembali posisinya dalam percaturan politik Indonesia harus dilihat sebagai upaya untuk bersaing dengan partai lain, menarik dukungan dari jaringan keluarga besar golongan karya yang merupakan fenomena politik non aliran yang populasinya besar.

Dalam hal ini ada beberapa rekomendasi yang bisa dikemukakan.

Pertama, sesuai dengan sifat dari sistem multipartai, akhirnya partai harus memenangkan nilai dan produk yang konsisten dengan nilai. Oleh karena itu identifikasi nilai apa yang digandrungi masyarakat dan produk politik apa yang harus kemudian dirumuskan, dikemas dan ditawarkan secara tepat. Kita sekarang berada dalam situasi yang berlainan karena pemikiran politik yang berlaku sudah tidak lagi dipolakan oleh pimpinan nasional, tetapi ditentukan oleh aspirasi konstituen. Oleh karena itu perumusan ideologi partai harus dilakukan secara kontekstual, yang berarti perumusan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan doktrin karya kekaryaan juga sebagai doktrin yang hidup. Revitalisasi dan reaktualisasi ideologis perlu dilakukan karena walaupun jaringan keluarga besar golongan karya merupakan basis yang cukup besar, namun jaringan itu memerlukan regenerasi dan juga tidak dapat eksis ke depan hanya dengan berbekal sejarah.

Kedua, masyarakat sekarang berada dalam era kebebasan berserikat dan mempunyai banyak pilihan untuk berafiliasi. Dari sudut politik, dorongan untuk menjadi anggota partai menjadi melemah sehingga kaderisasi partai perlu didesain untuk menjaring orang-orang tertentu saja yang mempunyai talenta sebagai “orang pergerakan” yaitu mereka yang menjadikan politik sebagai panggilan hidup.

Ketiga, orang pergerakan, atau kader adalah mereka yang bertugas berkomunikasi dengan jaringan keluarga besar golongan karya, dan perlu memasarkan produk-produk partai ke tengah masyarakat sepanjang tahun dan tanpa henti dengan pendekatan pemasaran dan pelayanan. Untuk itu perlu pemetaan secara cermat jenis-jenis kelembagaan kegiatan para kader, baik dalam organisasi partai maupun dalam kelembagaan di luar partai serta kelompok sasaran yang dibidik, serta pengembangan kapasitas kader.

Keempat, perlu dibedakan jabatan kepartaian dan jabatan publik yang sekarang ini cenderung dicampuradukan. Partai memerlukan penanganan penuh waktu untuk memenangkan pemilu dengan mengandalkan loyalitas jaringan dan perluasan jaringan. Jabatan publik hendaknya dipercayakan kepada anggota partai yang tidak punya tugas kepartaian, atau dipercayakan kepada orang di luar partai, namun yang punya kredibilitas dan kemampuan dan kesamaan ideologi. Pembedaan jabatan partai dan jabatan publik menjadi lebih penting lagi karena sistem multipartai sekarang dicirikan pula oleh pemilihan langsung dalam jabatan-jabatan publik di pusat maupun daerah. Pencampuradukan jabatan publik dengan jabatan partai akan memunculkan orang-orang kuat partai untuk bersaing dalam medan politik yang cair dan terbuka sehingga risiko tersingkir menjadi besar.

Singkat kata, perjalanan sejarah bangsa telah melahirkan komunitas politik non aliran yang erat hubungannya dengan sejarah perkembangan Golkar, yaitu jaringan keluarga besar golongan karya. Eksistensi politik jaringan ini sudah menjadi gejala permanen dan mereka mempunyai pilihan politik yang beragam sesuai karakter rezim multipartai.

Partai Golkar eksistensinya tergantung dari kemampuannya melayani aspirasi dan kepentingan jaringan tersebut, serta mendorong regenerasi jaringan. Oleh karena itu perkembangan partai Golkar ke depan ditentukan oleh paradigma yang berlainan dari paradigma yang lalu.

*)Sarwono Kusumaatmadja menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Golkar 1983-1988

MENGURUS Jakarta bukanlah pekerjaan mudah. Peraturan, kelembagaan serta tata laksana manajemen wilayah sama sekali tidak memadai untuk mengelola wilayah yang demikian padat dan masih mempunyai daya tarik demikian besar seperti Jakarta dan sekitarnya—boleh dikatakan, tidak ada kebijakan perkotaan yang sepi dari kontroversi, apapun jenis kebijakan itu. Berikut hanyalah beberapa contoh saja yang menggambarkan komplikasi manajemen Jakarta dan sekitarnya, wilayah yang disebut sebagai Jabodetabek.

Pertama, Indonesia sejak 1998 menuju ke sistem pemerintahan yang desentralistis dengan titik berat otonominya di kabupaten dan kota. Desentralisasi pada jangka panjangnya akan sangat bermanfaat bagi kelancaran pelayanan publik apalagi dengan adanya pemilihan langsung kepala-kepala daerah.

Memang benar, demokratisasi dan desentralisasi masih baru di mulai dan karenanya masih banyak menciptakan problem yang merupakan dampak pembelajaran. Namun desentralisasi dan demokratisasi tidak dapat dibendung. Yang menjadi ironi adalah justru karena statusnya sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta tertinggal karena otonominya bertumpu di tingkat provinsi. Akibatnya seluruh kewenangan dan tanggung jawab pelayanan publik bertumpuk di Balai Kota, khususnya di tangan Gubernur. Sulit untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dengan kenyataan seperti itu, ditengah kenyataan bahwa Jakarta adalah kota besar di mana berbagai kegiatan pemerintahan, ekonomi, perdagangan, transportasi dan jasa yang berskala besar berada di dalamnya. Oleh karena itu pula sulit dicegah terjadinya penurunan mutu kehidupan bagi orang banyak di Jakarta, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan dan tidak memiliki sumber daya ekonomi.

Sentralisasi kekuasaan pemerintahan daerah juga menciptakan ketimpangan partisipasi politik karena sedikitnya jabatan politik di DKI—ironisnya, daerah yang mempunyai banyak orang yang sebenarnya punya pengaruh. Namun karena keterbatasan sistem, orang-orang tadi tidak dapat memfungsikan pengaruhnya.

Kedua, kekuasaan yang terpusat di tangan Gubernur ternyata juga tidak effektif untuk menyelesaikan masalah-masalah kronis yang menimpa DKI seperti sampah, banjir dan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena wilayah Jabodetabek tidak pernah diperlakukan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan. Suatu wilayah perencanaan yang lintas propinsi sebenarnya adalah urusan pemerintah pusat, namun upaya untuk mewujudkannya tidak pernah ada. Reklamasi Pantura menjadi masalah karena tidak pernah menjadi bagian dari perencanaan daerah aliran sungai teluk Jakarta. Mereka yang terlibat kontroversi tentang hal di atas, tidak ada yang terdengar mengacu pada perencanaan daerah aliran sungai.

Ketiga, dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa mengurus Jakarta adalah juga mengurus daerah sekitarnya, yang tentunya memerlukan pendekatan holistik. Dalam hal ini Jakarta tertinggal karena tata pemerintahannya dan tata politiknya tidak mengikuti kecenderungan desentralisasi dan demokratisasi, dan tidak bertumpu pada perencanaan regional. Dalam alam desentralisasi dan demokratisasi, mereka yang terlibat dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan menjadi amat banyak dan ruang peran bagi mereka harus diciptakan. Kebutuhan untuk penyerasian kepentingan dan resolusi konflik menjadi amat nyata. Oleh karena itu, pembaruan sistemik perlu diwujudkan dan berbagai konsep yang secara radikal berbeda dengan praktek sekarang perlu dipertimbangkan kembali. Demikian juga budaya penyelenggaraan pemerintahan perlu dirobah.

****

BAGAIMANA merubah kenyataan yang ada dalam mewujudkan Jakarta yang lebih layak huni? Untuk itu, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang dapat menjadi renungan:

Apa sih untungnya baik bagi warga maupun bagi pemerintah pusat sendiri status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota?

Dari sekian banyak fungsi yang melekat di Jakarta, fungsi mana yang sebaiknya diutamakan? Bisakah Jakarta menjadi pusat politik, jasa, perdagangan, budaya, wisata, pendidikan dan pelabuhan sekaligus? Bukankah memborong semua fungsi itu menjadi beban dan juga melawan arus desentralisasi?

Idealnya orang harus tinggal berdekatan dengan tempat kerja. Mana yang harus dipindahkan, tempat tinggal atau tempat kerja? Hal ini berkenaan dengan persoalan mobilitas sosial rutin.

****

Dewasa ini pendekatan kebijakan publik sudah diperkaya dengan berbagai inovasi yang menjadi bagian dari ilmu kebijakan publik dan administrasi publik. Semuanya bisa diterapkan untuk mengurus Jakarta dan hinterland-nya. Yang jelas, pendekatan komando dan pengendalian tidak lagi bisa diandalkan karena mengundang perlawanan dan mudah ditumpangi berbagai kepentingan kelompok, terutama pebisnis besar.

Yang perlu diwujudkan adalah sistem penyelenggaraan kepentingan publik yang memberi kepuasan bagi mayoritas orang dimana berbagai kepentingan bisa diserasikan.