Beberapa hari yang lalu HP saya berbunyi. Saat saya lihat ID penelpon, ternyata dari anak saya Rezal. Saya angkat tapi lumayan kaget karena ternyata bukan anak saya yang menelpon tapi anak dia, cucu saya, Ismael, yang baru berumur 3 tahun. Memang, kalau dia kangen dengan saya dia suka meminta orangtuanya untuk telpon saya.

"How are you, Kaken?" Dia dengan suara anak kecilnya itu.
"I am fine, Ismael. How are you doing?"
"I have a message for you, Kaken."
"OK, I am listening to you. What is it Ismael?"
"If you become governor, please put drains (drainaige, maksudnya) on the road so that the water goes away. So, we don't have floods anymore. OK, Kaken?"
"I will do that, Ismael. Thank you for your thoughts."

Saya tertawa bangga. Cucu saya yang satu itu terlihat cuek tapi
ternyata dia pendengar diskusi yang baik, diskusi yang kerap terjadi antara kedua orangtuanya. Istilahnya, dinner-table conversation.

Anak saya Rezal kemudian mengambil-alih telpon sambil berkata, "I don't know where that came from, Pa. We (my son and wife) did talk about pilkada, your candidacy, and the recent flood the other day but didn't think he'd absord a lot from it.Just now, he wanted to talk to you so badly before going to bed."

Alangkah baiknya jika generasi penerus terus menjaga kekritisan dalam berpikir. Lebih baik lagi untuk benar-benar melakukan sesuatu dari hasil berpikir kritis tersebut. Salah satu harapan saya, Ismael maupun Ben (cucu saya yang satu lagi) dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berkontribusi bagi kepentingan orang banyak. Kalau kita ingat, harapan yang oleh orangtua modern jaman sekarang sering dianggap klise "semoga anak bisa berguna bagi nusa dan bangsa" mempunyai arti yang benar-benar dalam.

Semoga Ismael dan Ben bisa berguna bagi nusa dan bangsa.

Ini sebenarnya cerita ringan tapi lucu menurut saya. Beberapa minggu yang lalu saya menghadiri suatu acara di Bandung bersama istri saya. Kita stop di sebuah restoran Sunda dan seperti biasanya dikasih menu lalapan yang lumayan lengkap, ada kemangi, kol, timun, tomat, selada, leunca, terong. Setelah dihidangkan dan karena kita agak terburu-buru menghadiri acara, saya panggil pelayannya lagi dan minta tolong dia untuk mencampur semua unsur lalapan untuk dimasukin ke dalam blender supaya saya bisa minum sebagai jus. Pelayanannya awalnya kaget, dia pikir saya joke around. Setelah dia yakin bahwa saya serius, dia langsung membuatkan pesanan saya tersebut.

Saya pikir, walaupun terburu-buru bukan berarti kita tidak bisa berusaha maksimal untuk kasih yang terbaik buat kesehatan kita. Mungkin karena itu juga saya tidak terlalu lama dirawat di RS karena DB minggu lalu. Ada yang mau tiru pesan jus lalapan? Hehehe.

Note: sayang sekali saya tidak punya fotonya.

dari www.sarwono.net

Sarwono Kusumaatmadja sempat di wawancara oleh B-Watch mengenai visinya tentang Jakarta yang lebih baik.
Berikut hasil wawancara Sarwono dengan Bersihar Lubis, wartawan senior dari Majalah B-Watch.


Sarwono Kusumaatmadja

Jakarta yang Sepi Tapi Sejahtera


Kami ingin lebih dalam lagi mendengar gagasan Anda tentang Jakarta.
Pelabuhan Tanjung Priok itu tidak lagi menguntungkan Jakarta, malah merepotkan dunia perkapalan, industri manufaktur, ekspotir, dunia transportasi, warga, dan Pemprov DKI. Dia menjadi cost center yang sangat mahal dan menciptakan high cost economics. Statistiknya ada.


Jika terpilih menjadi Gubernur DKI, apa yang Anda lakukan?
Saya akan mendukung pembangunan pelabuhan besar di Banten. Sebab dengan begitu, semua industri di Jakarta akan pindah, dan akan ada ruang baru yang bisa ditata lagi. Kawasan Berikat Nusantara di Pulo Gadung juga ikut pindah, dan ruang kosong tertinggal kita tata lagi. Akibatnya, pola transpor berubah sehingga truk-truk besar tidak lagi melewati kota tetapi pingiran kota dan masuk jalan tol dan langsung ke Banten dan langsung ke Bodjonegara. Saya kasihan pada beberapa perusahaan yang mengajukan klaim karena tidak dapat bekerja saat Kawasan Berikat Nusantara tergenang air saat banjir.

Pelabuhan Priok itu sudah menjadi beban. Kami di DPD sudah merumuskan RUU Kepelabuhanan, dan membuka peluang investor baru di bidang kepelabuhanan. Artinya, tak lagi cuma dimonopoli oleh Pelindo. Jika RUU itu disahkan oleh DPR, maka insvestasi pelabuhan dapat dilakukan siapa saja. Intinya adalah Pelabuhan Priok dipindahkan ke Banten, seperti halnya Bandara Kemayoran pindah ke Cengkareng. Andaikata tidak pindah ke Cengkareng, maka Jakarta Pusat terbebani dengan adanya Bandara di situ.

for more go to: http://www.sarwono.net/konstituen.php?id=61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makalah Sarwono Kusumatmadja
Disampaikan pada Pendidikan dan Latihan (diklat) Community Development (Pemberdayaan Masyarakat) Sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Hotel Bina Karsa, Komplek Bidakara, Jakarta Selatan
Kamis 8 Maret 2007 di depan peserta diklat sektor pertambangan



MENGGALANG PARTISIPASI MULTIPIHAK
Sarwono Kusumaatmadja


Berbeda dengan situasi Orde Baru dimana pemerintah pusat berada dalam kondisi kuat serta pengendalian terhadap masyarakat relatif mutlak, maka Indonesia setelah tahun 1998 mengalami perubahan tatanan kekuasaan yang amat berbeda. Jika dahulu pengaruh dialirkan ke semua jurusan dari pusat kekuasaan tanpa adanya umpan balik yang memadai, pada saat ini interaksi pengaruh terjadi secara horizontal. Pusat-pusat kekuasaan juga menjadi banyak, sehingga bagi siapapun, termasuk industri pertambangan dan migas, hubungan dengan masyarakat tidak lagi menjadi kegiatan sampingan yang sederhana, namun dalam banyak hal menjadi pusat perhatian baru yang banyak menyita waktu serta pikiran para pengambil keputusan di tingkat puncak.

Kini-pun kekuasaan bukan hanya milik pemerintah tingkat atas semata namun juga menjadi milik rakyat. Perubahan yang terjadi sedemikian besar membuat banyak perusahaan di bidang industri pertambangan dan migas, apakah asing maupun BUMN terlihat canggung menghadapi perubahan-perubahan ini, sama canggungnya dengan para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah karena bagi semua pihak, realita sosial pasca Orde Baru adalah sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya.

for more go to: http://www.sarwono.net/konstituen.php?id=62

--------------------------------------------------------------------------------------------

Saya sedang berpikir untuk mengembangkannya.
Saya minta untuk komentar dan kritikan terhadap website saya ya, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik.

Terima kasih :)

Dibandingkan misalnya di Jawa, atau bahkan di Jakarta, apa yang terjadi di Belitung mungkin bukan suatu hal yang begitu menarik perhatian kebanyakan kita. Terutama bila hal itu menyangkut tokoh yang dianggap panutan, umpamanya akhir-akhir ini soal poligami kiai kesohor dari Bandung itu atau perselingkuhan anggota DPR, yang telah mengambil porsi pemberitaan media cukup besar.

Padahal A Hok, demikian nama panggilannya, juga tokoh bagi orang Belitung, khususnya bagi kabupaten Belitung Timur. Dan A Hok juga menjadi “skandal” bagi mereka yang pada pertengahan tahun 2005 lalu kaget melihat hasil Pilkada langsung di kabupaten itu. Bagi saya, dia telah menjadi paradoks terhadap apa yang dipandang lazim. A Hok telah menunjukkan bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam politik, sejauh sistemnya memang mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan itu.

Dari namanya saja sudah bisa ditebak, dia keturunan Cina. Memang, dia generasi ketiga yang menetap di pulau itu, ayahnya bernama Cung Kim Nam, dan apalagi kalau bukan seorang wirausahawan? Diminutif panggilan A Hok hanyalah alias dari Basuki Tjahaja Purnama, dus rupanya asimilasi sudah cukup kental dalam keluarganya. Dia lahir di Manggar, ibu kota kabupaten Belitung Timur, 29 Juni 1966. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan S2 di Sekolah Tinggi Prasetya Mulya Jakarta. Sempat lebih dulu mengelola berbagai usaha di Belitung dan Jakarta, sebelum pada tahun 2003 memutuskan terjun ke dalam politik melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB).

Jadi, selain keturunan Cina, dia juga orang muda yang dibesarkan di dalam struktur sosial-politik-ekonomi-kebudayaan à la Orde Baru, melihat usianya yang baru 40 tahun. Dengan demikian ada jarak satu generasi dengan saya sebagai Eksponen 66, sebagaimana sering diisitilahkan orang.

Di tahun 2005 itu, pada saat pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Khairul Effendi mencalonkan diri sebagai bupati periode 2005-2010, banyak yang percaya A Hok is the right man on the wrong place, terutama bagi para penganut “kebenaran statistik”. Bisa dimengerti, sebab masyarakat Cina di Kabupaten Belitung Timur hanya sekitar 6.000 orang atau 10% dari total penduduk yang sekitar 60.000 jiwa. Masyarakat berlatar belakang etnis Melayu sekitar 70%, sedangkan sekitar 20% terdiri dari berbagai suku, seperti Bugis, Sunda, Jawa dan Madura. Apalagi dalam statistik pemilu legislatif tahun 2004, dari total 20 kursi DPRD Belitung Timur kaum Bulan dan Bintang di bawah PBB memiliki 41,9% suara, ekuivalen dengan 9 kursi, disusul Golkar 4 kursi, PDIP 2 kursi dan PPP 2 kursi.

Dengan latar belakang semacam itu ternyata pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Khairul Efendi— yang diajukan koalisi dua partai kecil, PIB dan PNBK— kemudian bisa memenangkan Pilkada langsung tersebut. Pasangan ini mengantongi 17.578 suara (37,13%) dari total 47.340 suara sah yang masuk. Urutan kedua ditempati pasangan Abdul Hadi Adjin-M Arsyad Hasan dari Golkar dengan 11.041 suara (23.32%). Calon usungan PBB, pasangan Abdul Fatah-M Azrul Azwar, malahan hanya memiliki perolehan 10.691 suara (22.58%).

Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada di kabupaten itu cukup tinggi, yaitu 48.248 orang atau 80 persen dari total daftar pemilih tetap sebanyak 60.885 orang. Partisipasi pemilih yang setinggi itu menunjukkan bahwa pemilih A Hok bukan hanya kelompok masyarakat keturunan Cina, tetapi juga kelompok masyarakat lain seperti Melayu, Jawa, Bugis, Sunda dan Madura.

Selain dia telah menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Belitung Timur sejak 2004, A Hok nampaknya juga berhasil menyatukan cita-citanya dengan cita-cita masyarakat Belitung Timur. Pertama dan terutama adalah cita-citanya tentang mesin birokrasi Pemda yang profesional, yang service-oriented, yang memiliki deliverability. Dia bahkan mengatakan, bersama Pemdanya akan memimpin sebuah revolusi pengembalian hak-hak rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, selain tentu saja perekonomian.

Sebuah sikap radikal terhadap isu-sisu yang ternyata memang menjadi kebutuhan masyarakat Belitung Timur, yang selama ini memang menginginkan sebuah Pemda yang lain, yang mampu memenuhi hak-hak dasar mereka.

A Hok juga cukup konkrit tentang apa yang dibayangkannya. Misalnya, tentang anak-anak usia sekolah di Belitung Timur minimal harus menyelesaikan pendidikan tingkat SMU atau setara dengan itu, baik melalui mekanisme subsidi silang ataupun atas biaya Pemda. Begitu juga di bidang kesehatan melalui program Askesnya yang harus berjalan bersamaan dengan program peningkatan daya beli masyarakat melalui terciptanya iklim investasi yang kondusif agar memiliki daya serap tenaga kerja.

Dengan kecenderungan-kecenderungan otonomi daerah yang terus mencari bentuk terbaiknya, di samping perekrutan kepemimpinan politik melalui sistem pemilihan umum langsung juga terus diperbaiki, bila kita bisa memperoleh 200 bupati saja yang semacam A Hok di seluruh Indonesia dari sekitar 400-an yang ada, maka pada saat itu saya bisa membayangkan sebuah Indonesia yang lain sama sekali. Sebuah Indonesia yang jauh lebih berkualitas.

Begitu juga dengan gubernur. Bila kita memiliki setengah saja dari 30-an gubernur yang ada, namun benar-benar memiliki integritas dan kemampuan memimpin, saya kira menteri-menteri di Kabinet harus mulai melakukan peninjauan-ulang tentang peran dan fungsi apa yang masih tersisa bagi mereka.

Sebuah optimisme yang tidak berlebihan, saya kira. Melalui A Hok sebuah inspirasi dihadirkan bagi daerah lain yang juga memiliki masyarakat plural. Tetapi bukan hanya itu, sama pentingnya adalah adanya kesadaran baru bahwa kepemimpinan lokal, baik bupati maupun gubernur, dapat memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi pusat di Jakarta. Sekaligus, “memaksa” pusat untuk melakukan reorientasi kepemimpinannya.

Dua hari terakhir, tiga nama melintas dalam pikiran. Seminar di Permodalan Nasional Madani kemarin, Mohammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2006 asal Bangladesh, yang mendirikan lembaga pembiayaan mikro Grameen Bank, disebut berulang-kali. Sehari sebelumnya, kawan Bambang Harimurti dari Tempo mengusahakan pertemuan pribadi dengan Hernando de Soto, ekonom dari Peru yang mendirikan lembaga terkenal, Instituto Libertad y Democracia. Terakhir, Sandyawan Sumardi, seorang Yesuit yang mempelopori Institut Sosial Jakarta, yang saya temui kemarin sore di Sanggar Ciliwungnya.

Mereka manusia-manusia biasa, yang telah melakukan hal-hal biasa, dengan cara-cara yang luar biasa. Bagi kebanyakan kita, kemiskinan telah terasa sebagai hal biasa hampir-hampir tanpa ironi. Tetapi, justru soal biasa ini yang telah menjadi perhatian ketiga orang tersebut. Yang membedakan adalah mereka melihat kemiskinan dengan tidak meletakkannya sebagai obyek pada suatu jarak antara “aku” dan “dia”, namun justru mereka telah menjadikan dirinya subyek bagian dari kemiskinan itu sendiri, dan menghilangkan jarak tersebut menjadi “kami.”

Di sini, syarat pertama dan utama, sekaligus yang tersulit, adalah kejujuran hati nurani. Bagi saya, hati nurani adalah ruang dimana kepalsuan, kebohongan, ketidakjujuran, tidak akan pernah betah menjadi penghuninya seiring dengan perjalanan waktu. Kita telah menyaksikan begitu banyak penipuan diri sendiri yang berakhir tragis. Dan, bukankah Yunus, de Soto dan Sandyawan masing-masing telah berkarya di bidangnya secara konsisten dalam hitungan dekade? Sebaliknya, bukankah kita juga telah mengalami begitu banyak kekecewaan akibat inkonsistensi dari sosok-sosok yang sebetulnya kita harapkan, hanya dalam hitungan satu dua tahun?

Hingar-bingarnya pengakuan kepada mereka masing-masing, saya kira, bukanlah pengakuan kepada hasil-hasil karya mereka semata-mata. Sesuatu yang lebih mendasar di balik itu adalah pengakuan terhadap keyakinan (faith) mereka untuk terus bertahan di lorong-lorong gelap penderitaan, baik atas cemooh, atas berbagai ancaman, maupun atas berbagai bentuk penganiayaan dan hambatan lainnya. Jadi, ini masalah devosi di dalam kebenaran.

Yunus pernah mengatakan, “Ketika banyak orang sekarat di jalan-jalan karena kelaparan, saya justru sedang mengajar teori-teori ekonomi yang elegan. Saya mulai membenci diri sendiri karena bersikap arogan, menganggap diri bisa menjawab persoalan kemiskinan itu. Sejak itu, saya memutuskan kaum papa harus menjadi guru saya.” Situasi batin yang serupa saya duga juga telah dialami oleh de Soto dan Sandyawan ketika mereka berada di dalam "moment of truth" untuk menetapkan devosi mereka.

Nampaknya kita harus menemukan nurani kita terlebih dahulu sebelum kita berbicara atas nama nurani itu sendiri. Bila tidak, kita akan memandang kemiskinan tidak lebih dari sekedar komoditas untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja.

Pertemuan dengan seorang mantan Dirjen saya di Departemen Kelautan tadi malam benar-benar menghadirkan sebuah keprihatinan bagi saya... lagi-lagi soal korupsi.

Sekarang orang makin putus asa melihat moralitas publik yang diperlihatkan para pejabat, juga para politisi kita. Seakan-akan hukum sebagai penjaga moralitas publik sudah kolaps dan kebangkrutan moral sudah dikonfirmasi sebagai satu-satunya kenyataan di republik tercinta ini.

Tetapi, kita tidak boleh cepat-cepat putus asa. Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap kecenderungan besar, dalam hal ini runtuhnya moralitas publik, akan menciptakan kecenderungan sebaliknya, yaitu upaya membangun moralitas publik. Saya tahu, secara diam-diam terjadi perlawanan terhadap kebangkrutan moral ini. Kisah sukses beberapa bupati dan walikota yang berupaya membangun tata pemerintahan yang baik sebetulnya adalah perlawanan terhadap gangguan oligarki politik lokal.

Timbulnya berbagai inisiatif lokal semacam ini mempunyai arti penting. Baru-baru ini saya menghadiri pertemuan informal yang dilakukan oleh suatu komunitas rakyat biasa. Mereka ternyata sudah bertemu reguler sejak beberapa bulan terakhir ini. Salah seorang dari mereka mengatakan perilaku dunia usaha khususnya dalam hubungan antar pengusaha secara pelan-pelan mengalami perbaikan. Tipu-menipu di antara pengusaha cepat dihukum, dan transaksi yang bersih mulai dipahami sebagai keharusan bisnis. Iklim diskusi ternyata positif dan agak optimistik. Orang-orang biasa yang hidupnya pas-pasan ternyata sangat ingin tahu tentang hal-hal yang dapat memperbaiki kinerja usaha mereka.

Memang, walaupun media dipenuhi berita buruk, entah korupsi, kekerasan dan bencana alam, ternyata ada kecenderungan sebaliknya yang dewasa ini masih sporadis, lokal, dan hanya sesekali timbul ke permukaan. Faktanya, media juga memperlihatkan bahwa kebangkrutan moralitas publik ternyata dilawan, misalnya dengan "dissenting opinion" sebagaimana terlihat dalam berbagai perdebatan dalam reformasi undang-undang yang ada, apakah itu di bidang perburuhan, perpajakan, politik, dan sebagainya. Saya kira, apa yang dikesankan dalam inisiatif UKP3R baru-baru ini, dapat juga dilihat dari sudut ini. Namun perlawanan dalam bentuk penampilan nilai-nilai baik melalui kinerja pemerintahan dan kinerja bisnis, juga berlangsung tanpa banyak diketahui orang.

Saya merasa, apa yang diperlukan adalah munculnya momentum sehingga orang-orang yang berjuang demi kebaikan bisa mendapatkan kesempatan ekspresi dengan demikian kehadiran mereka bisa menjadi kekuatan, dan dorongan perbaikan bisa menjadi kekuatan yang berarti. Mungkinkah Pemilu menciptakan momentum ini?

Saya masih terus bersama harapan, sekalipun kita layak pesimis mengingat pengalaman kita dalam berbagai Pemilu yang lalu. Soal lemahnya sosialisasi, tajamnya konflik internal partai maupun mereka dengan KPU, ketidaksiapan kertas suara dan banyak hal lainnya. Tapi sekali lagi, itu semua adalah kecenderungan umum, dimana terjadi ketidakbecusan yang merupakan bagian dari hancurnya moralitas publik.

Mudah-mudahan para politisi yang punya komitmen terhadap nilai-nilai politik yang baik akan dapat cepat dikenali publik dan mendapat dukungan. Politik berbasis nilai menjadi penting justru karena kita mengalami degradasi nilai yang luar biasa. Pemilu merupakan kesempatan bagi semua kecenderungan, yang baik maupun buruk, untuk tampil ke permukaan.

Bukankah pengalaman Pemilu 2004 lalu, lepas dari makna akan hasil-hasilnya hari ini, telah menunjukkan bahwa rakyat mendapat kesempatan memperlihatkan kepada siapa sebetulnya mereka berpihak? Bukankah di beberapa daerah telah terjadi “anomali” hasil-hasil Pemilu yang berbeda dengan apa yang diramal oleh kalangan cerdik-cendekia melalui berbagai jajak pendapat mereka, baik yang absah maupun tidak?

Bila Pemilu, seberapapun absurd dan ironisnya, adalah satu-satunya cara, maka yang tinggal adalah harapan. Justru, sebuah harapan di atas terjadinya paradoks-paradoks yang diperlukan bangsa ini, supaya kita semua berkesempatan menemukan kembali nurani dan akal-sehat kita.