dari www.sarwono.net
Sarwono Kusumaatmadja sempat di wawancara oleh B-Watch mengenai visinya tentang Jakarta yang lebih baik.
Berikut hasil wawancara Sarwono dengan Bersihar Lubis, wartawan senior dari Majalah B-Watch. Sarwono Kusumaatmadja
Jakarta yang Sepi Tapi Sejahtera Kami ingin lebih dalam lagi mendengar gagasan Anda tentang Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok itu tidak lagi menguntungkan Jakarta, malah merepotkan dunia perkapalan, industri manufaktur, ekspotir, dunia transportasi, warga, dan Pemprov DKI. Dia menjadi cost center yang sangat mahal dan menciptakan high cost economics. Statistiknya ada.
Jika terpilih menjadi Gubernur DKI, apa yang Anda lakukan?Saya akan mendukung pembangunan pelabuhan besar di Banten. Sebab dengan begitu, semua industri di Jakarta akan pindah, dan akan ada ruang baru yang bisa ditata lagi. Kawasan Berikat Nusantara di Pulo Gadung juga ikut pindah, dan ruang kosong tertinggal kita tata lagi. Akibatnya, pola transpor berubah sehingga truk-truk besar tidak lagi melewati kota tetapi pingiran kota dan masuk jalan tol dan langsung ke Banten dan langsung ke Bodjonegara. Saya kasihan pada beberapa perusahaan yang mengajukan klaim karena tidak dapat bekerja saat Kawasan Berikat Nusantara tergenang air saat banjir.
Pelabuhan Priok itu sudah menjadi beban. Kami di DPD sudah merumuskan RUU Kepelabuhanan, dan membuka peluang investor baru di bidang kepelabuhanan. Artinya, tak lagi cuma dimonopoli oleh Pelindo. Jika RUU itu disahkan oleh DPR, maka insvestasi pelabuhan dapat dilakukan siapa saja. Intinya adalah Pelabuhan Priok dipindahkan ke Banten, seperti halnya Bandara Kemayoran pindah ke Cengkareng. Andaikata tidak pindah ke Cengkareng, maka Jakarta Pusat terbebani dengan adanya Bandara di situ.
for more go to:
http://www.sarwono.net/konstituen.php?id=61-------------------------------------------------------------------------------------------------------Makalah Sarwono Kusumatmadja
Disampaikan pada Pendidikan dan Latihan (diklat) Community Development (Pemberdayaan Masyarakat) Sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Hotel Bina Karsa, Komplek Bidakara, Jakarta Selatan
Kamis 8 Maret 2007 di depan peserta diklat sektor pertambangan MENGGALANG PARTISIPASI MULTIPIHAK
Sarwono Kusumaatmadja Berbeda dengan situasi Orde Baru dimana pemerintah pusat berada dalam kondisi kuat serta pengendalian terhadap masyarakat relatif mutlak, maka Indonesia setelah tahun 1998 mengalami perubahan tatanan kekuasaan yang amat berbeda. Jika dahulu pengaruh dialirkan ke semua jurusan dari pusat kekuasaan tanpa adanya umpan balik yang memadai, pada saat ini interaksi pengaruh terjadi secara horizontal. Pusat-pusat kekuasaan juga menjadi banyak, sehingga bagi siapapun, termasuk industri pertambangan dan migas, hubungan dengan masyarakat tidak lagi menjadi kegiatan sampingan yang sederhana, namun dalam banyak hal menjadi pusat perhatian baru yang banyak menyita waktu serta pikiran para pengambil keputusan di tingkat puncak.
Kini-pun kekuasaan bukan hanya milik pemerintah tingkat atas semata namun juga menjadi milik rakyat. Perubahan yang terjadi sedemikian besar membuat banyak perusahaan di bidang industri pertambangan dan migas, apakah asing maupun BUMN terlihat canggung menghadapi perubahan-perubahan ini, sama canggungnya dengan para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah karena bagi semua pihak, realita sosial pasca Orde Baru adalah sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya.
for more go to:
http://www.sarwono.net/konstituen.php?id=62--------------------------------------------------------------------------------------------Saya sedang berpikir untuk mengembangkannya.
Saya minta untuk komentar dan kritikan terhadap website saya ya, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik.
Terima kasih :)
